Mata elang nusantara com
MUARA TEWEH – Warga Kabupaten Barito Utara mengeluhkan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat eceran yang kini mencapai Rp19.000–Rp20.000 per liter. Kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite serta tingginya harga BBM non-subsidi Pertamax dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Perkumpulan Wartawan Barito Utara (PEWARTA) dari sejumlah sumber di lapangan, distribusi BBM ke wilayah Barito Utara disebut relatif berjalan. Namun demikian, masyarakat mempertanyakan penyebab masih sering terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU.
Eceran Mahal, SPBU Sering Kehabisan
Pantauan PEWARTA menunjukkan sejumlah pengecer menjual Pertalite di kisaran Rp17.000–Rp18.000 per liter, sedangkan Pertamax dijual sekitar Rp19.500–Rp20.000 per liter.
Di sisi lain, beberapa SPBU dilaporkan mengalami kekosongan stok atau antrean panjang. Kondisi tersebut membuat sebagian warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan bekerja, bertani, berkebun, maupun menjalankan usaha.
“Kalau distribusi BBM memang lancar, mengapa di SPBU masih sering kosong sementara di tingkat eceran harganya sangat tinggi? Kondisi ini perlu mendapat penjelasan dan pengawasan dari pihak berwenang,” ujar salah seorang warga Teweh Tengah, Senin (4/8/2026).
PEWARTA Mendorong Pengawasan Distribusi
Ketua PEWARTA, Agustian Rajab, mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan distribusi BBM agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
“Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga pekerja yang bergantung pada kendaraan bermotor. Kami berharap ada langkah nyata agar distribusi BBM kembali normal,” ujarnya.
PEWARTA menyampaikan beberapa harapan kepada pihak terkait:
1. Pertamina dan BPH Migas melakukan evaluasi serta audit distribusi BBM di Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Polres Barito Utara meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
3. Pengelola SPBU meningkatkan transparansi penyaluran BBM kepada masyarakat.
4. Pemerintah memperkuat pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran.
Sekretaris PEWARTA, MF. Harianja, menambahkan bahwa masyarakat kecil tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan distribusi BBM.
Perlu Penjelasan dan Pengawasan
Kelangkaan BBM yang masih terjadi meskipun distribusi disebut berjalan memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pihak terkait serta pengawasan yang transparan agar tidak muncul berbagai spekulasi.
PEWARTA juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada instansi berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan BBM, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Tim/PEWARTA Barito Utara)
About the Author
