HALSEL MataElangNusantara.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halmahera Selatan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, tahun anggaran 2022–2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik delapan tuntutan warga terkait transparansi anggaran, dugaan ketidaksesuaian realisasi program, tunggakan insentif RT, RW dan Badan Syara’, serta pelayanan pemerintahan desa yang belum berjalan normal.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, S.H., menegaskan bahwa persoalan Guruapin tidak boleh dianggap sebagai konflik internal desa semata, tetapi harus menjadi perhatian serius Pemda dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.
Menurut Harmain, sejumlah pos anggaran yang dipersoalkan warga, di antaranya program ketahanan pangan pertanian dan perikanan sekitar Rp100 juta masing-masing, anggaran peringatan 17 Agustus sekitar Rp15 juta, serta Dana Bagi Hasil lebih dari Rp60 juta untuk PBB, perlu diperiksa melalui audit dan pencocokan dokumen pertanggungjawaban.
GPM juga menyoroti dugaan ketidakaktifan Kepala Desa selama kurang lebih sembilan bulan dalam periode 2025–2026, serta pemalangan Kantor Desa Guruapin sejak Januari 2026 akibat tuntutan warga terkait keterbukaan laporan pertanggungjawaban.
Harmain menilai persoalan tersebut perlu ditangani berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
“Jika tidak ada penyimpangan, buka dokumen APBDes, realisasi anggaran, dan LPJ kepada masyarakat. Jangan biarkan polemik ini terus berlarut-larut,” tegas Harmain.
GPM menyampaikan empat tuntutan kepada Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, yakni memerintahkan Inspektorat dan DPMD mengaudit Dana Desa Guruapin 2022–2025, memfasilitasi musyawarah terbuka bersama warga dan BPD, mengevaluasi kinerja Kepala Desa sesuai mekanisme hukum apabila ditemukan pelanggaran, serta memulihkan pelayanan pemerintahan desa.
“Kami tidak meminta Bupati menjatuhkan hukuman tanpa proses. Kami meminta kewenangan pembinaan dan pengawasan dijalankan. Pemda harus hadir sebelum masyarakat membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi maupun Polda,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Guruapin maupun Pemda Halsel melalui Bupati, Wakil Bupati, Camat Kayoa, Inspektorat, dan DPMD belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
GPM berharap audit dan keterbukaan informasi segera dilakukan agar polemik tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat dipulihkan.
Penulis: Ais Le
Editor: kanda Ali



