MUSI RAWAS – mataelangnusantara.id –
Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait petunjuk teknis (Juknis) Nomor 63551 menuai penolakan dari sejumlah relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Tidak sekadar menyampaikan keberatan, para relawan secara terbuka menyatakan penolakan terhadap juknis tersebut dan mendesak Kepala BGN segera melakukan evaluasi. Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam aturan itu berpotensi menghambat kelancaran operasional program MBG di lapangan.
Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan relawan MBG yang berlangsung di Angkringan BEE SHILLA, Kali Bening, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan itu, para relawan menyuarakan lima tuntutan yang dinilai menyangkut keberlangsungan operasional dan kesejahteraan tenaga pendukung program MBG.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan meliputi:
Penyederhanaan dan integrasi sistem aplikasi, agar tidak membebani pekerjaan administrasi relawan di lapangan.
Menolak pengurangan jumlah relawan, karena dinilai dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan program.
Mengembalikan kendaraan operasional yang sebelumnya dihapus dalam ketentuan juknis.
Meninjau ulang skema insentif Rp2.000 per PM, yang dianggap perlu dikaji berdasarkan beban dan kebutuhan operasional.
Menolak pengurangan insentif kader Persiandu, yang selama ini turut mendukung pelaksanaan program.
Para relawan meminta Kepala BGN tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan dari daerah. Mereka mengingatkan, kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat semestinya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata para pelaksana di lapangan.
Bahkan, para relawan menyatakan siap menggalang kekuatan lebih besar dengan melibatkan seluruh elemen relawan MBG se-Kabupaten Musi Rawas apabila lima tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dan tindak lanjut.
Irfan Beranata: Kami Tidak Akan Mundur.
Salah satu perwakilan relawan, Irfan Beranata, pemuda asli Musi Rawas, menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, terdapat ketentuan dalam Juknis Nomor 63551 yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang sebelumnya disampaikan pimpinan BGN kepada para relawan.
“Kami menolak Juknis Nomor 63551. Isinya menyangkut penghapusan kendaraan operasional, yang mana Kepala BGN tidak menepati janji-janjinya, tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan kepada kami para relawan,” tegas Irfan.
Ia mengatakan, pihaknya berharap pimpinan BGN bersedia mendengarkan aspirasi relawan di Kabupaten Musi Rawas sebelum kebijakan tersebut diterapkan lebih jauh.
Jika tidak ada tindak lanjut, Irfan memastikan para relawan siap mengonsolidasikan seluruh kekuatan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi bersama.
“Harapan kami, semoga Kepala BGN mendengar apa yang menjadi tuntutan kami di Kabupaten Musi Rawas ini,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, para relawan juga menyampaikan seruan secara bersama-sama sebagai bentuk penegasan sikap perjuangan mereka.
“Kami tidak akan mundur ataupun tunduk untuk ditindas. Kami bangkit, menatap, untuk melawan. Karena mundur adalah bentuk pengkhianatan. Hidup relawan MBG! Hidup relawan MBG! Hidup relawan MBG!” seru mereka.
Pemuda Pancasila Musi Rawas Nyatakan Dukungan Gelombang aspirasi relawan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Musi Rawas, Elmond Halomoan, S.E.
Elmond menyatakan dukungan terhadap lima tuntutan yang disampaikan para relawan. Ia menilai aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pimpinan BGN, terutama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional program MBG.
“Kami dari Pemuda Pancasila melihat langsung bagaimana kerja keras para relawan MBG di lapangan. Mereka berjuang tanpa kenal lelah agar program ini sampai tepat sasaran ke sekolah dan masyarakat,” ujar Elmond.
Menurutnya, penerapan Juknis Nomor 63551 tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.
“Juknis Nomor 63551 ini jika diterapkan begitu saja justru akan menyulitkan operasional di lapangan. Kelima tuntutan ini bukan permintaan berlebihan, melainkan kebutuhan nyata agar program MBG tetap berjalan baik dan lancar,” tegasnya.
Elmond menambahkan, Pemuda Pancasila Kabupaten Musi Rawas mendukung agar aspirasi relawan disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme yang tepat sehingga memperoleh perhatian dari pemerintah pusat.
“Kami mendengar aspirasi rakyat, kami berdiri bersama para relawan. Semoga pihak pimpinan pusat dapat meninjau kembali dan mendengarkan suara dari bawah,” pungkasnya.
Menanti Respons BGN
Penolakan terhadap Juknis Nomor 63551 ini menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dan para pelaksana program di daerah.
Para relawan berharap BGN tidak hanya melihat program MBG dari sisi regulasi dan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan operasional, ketersediaan sarana pendukung, serta peran tenaga yang selama ini terlibat langsung.
Kini, perhatian tertuju kepada Kepala BGN. Apakah lima tuntutan relawan MBG Musi Rawas akan mendapatkan ruang evaluasi dan jawaban konkret, atau justru berujung pada pengerahan aksi besar-besaran?
Para relawan menyatakan masih menunggu respons dan tindak lanjut dari pimpinan BGN.
Liputan : Budi



