HALMAHERA SELATAN, MataElangNusantara.Id — Sejumlah warga Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menyuarakan penolakan terhadap wacana pengembalian mantan Kepala Desa Tabalema, Abidin Taib, untuk kembali menjabat sebagai kepala desa.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD/BPMD), agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait kepemimpinan pemerintahan Desa Tabalema.
Penolakan tersebut, menurut keterangan warga, dilatarbelakangi kekecewaan terhadap pengelolaan pemerintahan desa pada masa kepemimpinan Abidin Taib. Warga juga mempertanyakan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 yang mereka nilai perlu mendapat pemeriksaan dan penjelasan secara terbuka.
Sejumlah warga bahkan menduga terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen anggaran, bukti pelaksanaan kegiatan, serta audit oleh instansi yang berwenang agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Kami meminta pemerintah daerah mendengar suara masyarakat. Jangan sampai mantan kepala desa tersebut dikembalikan lagi, karena warga masih menyimpan kekecewaan terhadap persoalan yang terjadi selama masa kepemimpinannya,” ungkap seorang warga yang meminta agar aspirasinya diperhatikan.

Warga mengaku memperoleh informasi bahwa pemerintah daerah berencana mengembalikan Abidin Taib untuk kembali memimpin Desa Tabalema. Meski demikian, informasi mengenai rencana tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Masyarakat berharap Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama DPMD/BPMD dapat memberikan penjelasan resmi mengenai kebenaran informasi tersebut, sekaligus memastikan setiap keputusan terkait pemerintahan desa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Warga Siap Kembali Turun ke Jalan
Ketidakpuasan warga terhadap kemungkinan kembalinya Abidin Taib sebagai kepala desa disebut berpotensi memicu aksi demonstrasi. Warga menyatakan akan kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka apabila pemerintah daerah tetap mengambil keputusan yang bertentangan dengan tuntutan mereka.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang akan memimpin desa, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik, transparansi pengelolaan Dana Desa, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
Warga meminta agar persoalan pengelolaan Dana Desa pada tahun anggaran 2023–2025 diperiksa secara objektif. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran, mereka berharap instansi berwenang menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan warga Desa Tabalema sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun Abidin Taib mengenai informasi rencana pengembalian jabatan tersebut dan tudingan terkait pengelolaan Dana Desa. Konfirmasi dari pihak-pihak terkait diperlukan agar pemberitaan berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas. // RS



