HALSEL,Mataelangnusantara.id – Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady H. Adam, mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, agar mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Guruapin, Kecamatan Kayoa, untuk menjalani pembinaan.
Desakan tersebut disampaikan Ady saat diwawancarai media ini, Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, persoalan yang terjadi di Desa Guruapin sudah sangat kompleks sehingga tidak cukup hanya dilihat dari aspek regulasi dan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, etika kepemimpinan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Ady mengatakan, masyarakat Desa Guruapin dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, menghormati pemimpin, serta menjaga etika dalam kehidupan sosial. Karena itu, dinamika yang berkembang di tengah masyarakat saat ini perlu disikapi secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah.
“Jika melihat kondisi dan dinamika yang terjadi saat ini, berarti ada persoalan serius yang harus segera disikapi. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah pembinaan agar situasi tidak semakin berkembang dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat,” ujar Ady.
Ia menegaskan, usulan pemberhentian sementara bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada kepala desa, melainkan sebagai langkah alternatif untuk memulihkan stabilitas pemerintahan, memperbaiki hubungan antarlembaga desa, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu segera dipulihkan melalui langkah tersebut, di antaranya:
1. Memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin kembali berjalan normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membangun kembali soliditas antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat bersama-sama menata dan membenahi tata kelola pemerintahan desa.
3. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
4. Mendorong penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) Tahun Anggaran 2027 secara tepat waktu, tanpa mengabaikan kewajiban penyelesaian persoalan Musdes Tahun Anggaran 2026 yang hingga kini dipersoalkan masyarakat.
“Jika Pemerintah Daerah menginginkan pelayanan publik di Desa Guruapin kembali berjalan sebagaimana mestinya, maka harus ada langkah konkret. Salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah pemberhentian sementara kepala desa untuk kepentingan pembinaan dan pemulihan kondisi pemerintahan desa,” tegasnya.
Selain persoalan kepemimpinan dan pelaksanaan Musdes, BARAH juga meminta penjelasan terbuka terkait pembayaran insentif para imam, badan sara, serta penerima insentif lainnya yang disebut mengalami tunggakan pada Tahun Anggaran 2025 dan baru dibayarkan pada akhir 2026.
Ady mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk membayar tunggakan tersebut. Pasalnya, menurutnya, anggaran insentif itu berkaitan dengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.
“Ini harus dijelaskan secara transparan. Jika anggaran tersebut melekat pada Dana Desa Tahun 2025, mengapa pembayarannya baru dilakukan pada akhir 2026? Pemerintah desa harus menjelaskan dari mana sumber anggaran pembayaran tersebut dan bagaimana mekanisme penggunaannya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti belum terlaksananya Musdes terkait Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang dipersoalkan masyarakat. Kondisi tersebut, menurut Ady, perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut transparansi pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta keberlangsungan pelayanan publik.
Ady menilai, ketidakjelasan tata kelola pemerintahan dan kurangnya keterbukaan informasi anggaran berpotensi semakin memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat.
Karena itu, BARAH meminta Bupati Halmahera Selatan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pemerintah Daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin, termasuk memastikan seluruh pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai persoalan yang terjadi akibat kebijakan atau tindakan seorang kepala desa justru merugikan seluruh masyarakat. Pemberhentian sementara untuk kepentingan pembinaan dan evaluasi merupakan salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan demi menstabilkan pemerintahan desa, menjaga kondusivitas, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tutup Ady.
BARAH berharap Pemerintah Daerah segera mengambil langkah persuasif dan tegas agar konflik sosial tidak semakin meluas serta pemerintahan Desa Guruapin dapat kembali berjalan secara normal, transparan, dan bertanggung jawab.
Sampai berita di terbitkan Redaksi Memberikan ruang hak jawab Kepala Desa Guruapin, BPD, dan instansi terkait dalam pemberitaan Untuk menjaga keberimbangan berita.// Ais le



