HALSEL, – Polemik tidak dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mendapat sorotan dari Ketua BARAH, Adi H. Adam.
Ia menilai, persoalan tidak dilaksanakannya Musdes tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya membangun koordinasi serta kerja sama yang baik, bukan justru saling menyalahkan dan terkesan melepaskan tanggung jawab.
Adi menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 32 huruf f, BPD memiliki tugas menyelenggarakan Musyawarah Desa.
Sementara itu, Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa juga telah mengatur secara jelas pembagian tugas antara BPD dan Pemerintah Desa.
Dalam Pasal 11, Pemerintah Desa bertugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menyiapkan dukungan anggaran, mempersiapkan materi pembahasan, serta memberikan bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musdes.
Selanjutnya, Pasal 15 menegaskan bahwa BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa agar berlangsung secara demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.
“Artinya, pelaksanaan Musdes membutuhkan tanggung jawab bersama. BPD memiliki tugas menyelenggarakan dan memimpin proses musyawarah, sedangkan Pemerintah Desa wajib memberikan dukungan anggaran, menyiapkan materi pembahasan, serta memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraannya. Jadi, tidak boleh ada pihak yang saling melempar tanggung jawab,” tegas Adi.
Ia juga menegaskan bahwa Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 harus menjadi bagian penting dari bahan evaluasi dan pembahasan dalam Musdes tahun 2026, sehingga masyarakat dan BPD dapat mengetahui serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan maupun penggunaan anggaran desa.
Adi menambahkan, prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
Selain itu, Pasal 26 ayat (4) juga mengatur kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, termasuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
“Kalau Musdes tidak dilaksanakan, bagaimana masyarakat bisa mengetahui dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa? Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta mengawasi penggunaan anggaran desa? Musdes bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan ruang demokrasi masyarakat desa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Musdes memiliki kedudukan penting dalam proses pembahasan berbagai kebijakan strategis desa. Karena itu, apabila Musdes tidak dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD harus segera mencari solusi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam situasi seperti ini, menurut Adi, wajar apabila muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.
“DPMD jangan hanya diam melihat persoalan ini. Jika terdapat persoalan administrasi maupun prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, harus segera dilakukan evaluasi. Jangan sampai proses pencairan dan penggunaan Dana Desa berjalan tanpa memastikan seluruh tahapan administrasi dan ketentuan hukum telah dipenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sanksi administratif bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27.
Sanksi tersebut berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa Guruapin, bersama BPD harus segera membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Jangan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Desa dan BPD justru saling menyalahkan ketika menyangkut tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Ketua BARAH meminta Bupati Halmahera Selatan melalui DPMD agar segera melakukan evaluasi terhadap polemik penyelenggaraan Musdes di Desa Guruapin.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum, sehingga hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mengawasi pengelolaan keuangan desa tetap terlindungi.
“Desa adalah milik masyarakat, bukan milik pribadi Kepala Desa maupun kelompok tertentu. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah,” tutup Adi.
Red



